Sejumlah pihak menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bakal
tersandera oleh Kurikulum 2013. Dengan dalih betapapun karut-marut
implementasinya, Tim Transisi yakin masih ada waktu untuk memperbaiki,
sehingga tidak perlu menggantinya. Pemerintah sudah mengeluarkan
anggaran hampir Rp 1 triliun untuk ”perubahan besar” ini.
Dan lagi, visi pendidikan karakter dalam kurikulum baru itu sejalan dengan konsep revolusi mental Jokowi-JK. Karut-marut pelaksanaan bukan semata-mata menyangkut persoalan teknis mulai dari tender, percetakan, distribusi buku, hingga pelatihan guru; melainkan sejak peletakan konsep dasar sudah bermasalah. Ada kekeliruan memahami kompetensi disiplin ilmu dengan kompetensi karakter.
Integrasi pendidikan dan pembentukan karakter merupakan kekacauan mendasar, sehingga pola pembelajaran mencampuradukkan tugas utama sekolah dan tugas utama masyarakat. Itulah integrasi pertama dalam sejarah kurikulum nasional. Sejumlah pihak menilai konsep ini sebagai ikhtiar mujarab membentuk karakter siswa.
Kurikulum sebelumnya sarat muatan intelektualitas, membebani siswa dengan banyak mata pelajaran, namun substansinya kurang menekankan nilai-nilai pembentukan karakter. Dengan pendekatan tematik-integratif, pola pengajaran tidak lagi berdasarkan mata pelajaran secara spesifik, tetapi tema yang terintegrasi. Keberhasilan setiap mata pelajaran dinilai berdasarkan terpenuhinya kompetensi inti 1 (sikap spiritual), inti 2 (sikap sosial), inti 3 (pengetahuan), dan inti 4 (keterampilan).
Dengan pendekatan pembelajaran saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengasosiasi, menyaji, dan mencipta akan tercapai kompetensi siswa; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis akhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Lalu, bagaimana menilai kompetensi spiritual dan sosial? Kita menyadari implementasinya sangat sulit. Perlu komitmen moral dan kesungguhan, terutama para guru.
Kita khawatir penilaian hanya formalitas berdasarkan pengamatan kulit luar yang belum mencerminkan sikap sesungguhnya dari siswa. Jangan-jangan guru cenderung mengutamakan pembelajaran ketimbang mengamati sikap siswa, sehingga penilaian sikap sebagai inti pendidikan karakter gagal.
Kita berharap Jokowi-JK menemukan ”jalan tengah” agar tidak tersandera kebijakan sebelumnya. Semangat revolusi mental menjadi energi pembeda untuk membangun pendidikan dengan dasar dan filosofi kurikulum secara benar.
Kesungguhan dan komitmen mengemban amanah konstitusi diuji untuk menjaga ruh dan idealisme pendidikan. Jauhkan dunia pendidikan dari kepentingan politik-ekonomi-industrialisasi yang serbainstan dan pragmatis.
Dan lagi, visi pendidikan karakter dalam kurikulum baru itu sejalan dengan konsep revolusi mental Jokowi-JK. Karut-marut pelaksanaan bukan semata-mata menyangkut persoalan teknis mulai dari tender, percetakan, distribusi buku, hingga pelatihan guru; melainkan sejak peletakan konsep dasar sudah bermasalah. Ada kekeliruan memahami kompetensi disiplin ilmu dengan kompetensi karakter.
Integrasi pendidikan dan pembentukan karakter merupakan kekacauan mendasar, sehingga pola pembelajaran mencampuradukkan tugas utama sekolah dan tugas utama masyarakat. Itulah integrasi pertama dalam sejarah kurikulum nasional. Sejumlah pihak menilai konsep ini sebagai ikhtiar mujarab membentuk karakter siswa.
Kurikulum sebelumnya sarat muatan intelektualitas, membebani siswa dengan banyak mata pelajaran, namun substansinya kurang menekankan nilai-nilai pembentukan karakter. Dengan pendekatan tematik-integratif, pola pengajaran tidak lagi berdasarkan mata pelajaran secara spesifik, tetapi tema yang terintegrasi. Keberhasilan setiap mata pelajaran dinilai berdasarkan terpenuhinya kompetensi inti 1 (sikap spiritual), inti 2 (sikap sosial), inti 3 (pengetahuan), dan inti 4 (keterampilan).
Dengan pendekatan pembelajaran saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengasosiasi, menyaji, dan mencipta akan tercapai kompetensi siswa; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis akhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
Lalu, bagaimana menilai kompetensi spiritual dan sosial? Kita menyadari implementasinya sangat sulit. Perlu komitmen moral dan kesungguhan, terutama para guru.
Kita khawatir penilaian hanya formalitas berdasarkan pengamatan kulit luar yang belum mencerminkan sikap sesungguhnya dari siswa. Jangan-jangan guru cenderung mengutamakan pembelajaran ketimbang mengamati sikap siswa, sehingga penilaian sikap sebagai inti pendidikan karakter gagal.
Kita berharap Jokowi-JK menemukan ”jalan tengah” agar tidak tersandera kebijakan sebelumnya. Semangat revolusi mental menjadi energi pembeda untuk membangun pendidikan dengan dasar dan filosofi kurikulum secara benar.
Kesungguhan dan komitmen mengemban amanah konstitusi diuji untuk menjaga ruh dan idealisme pendidikan. Jauhkan dunia pendidikan dari kepentingan politik-ekonomi-industrialisasi yang serbainstan dan pragmatis.
Tags
Opini Pendidikan